Tanggal 27 maret kemarin korps HMI-wati cabang pandeglang menyelenggarakan kegiatan seminar keperempuanan dengan tema " kedudukan pemimpin perempuan dalam perspektif islam".
acara tersebut dilaksanakan di pendopo kecamatan menes, dengan mengundang beberapa pemateri.
diantaranya :
1. Hj nurhidayah suwondo
2. Hj Rodiah
3. KH Abdul wahid sahari MA
acara seminar keperempuanan dibuka oleh Ibunda Erna Kurtubi.
mengundang seluruh OKP yang berada di wilayah Pandeglang, acara tersebut cukup mendapat antusiasme para peserta, khususnya kalangan perempuan.
kegiatan seminar keperempuanan tersebut cukup banyak peserta yang menghadiri.
beberapa peserta dari kader korps HMI-wati adapun peserta lain dari umum.
hasil dari beberapa narasumber mengenai tema yang diangkat yaitu : perempuan dalam sejarahnya pada zaman dahulu ikut serta dalam pemikrannya demi memajukan negara / wilayahnya.
sebagai kesetaraan dalam gender, perempuan ikut serta dalam upaya mengembangkan negaranya. yaitu ikut berperan serta dalam pemimpin di wilayah nya menjadi seorang anggota DPR, DPRD.
dikatakan pula oleh seorang narasumber Bapak KH Abdul wahid sahari MA, perempuan boleh menjadi seorang pemimpin akan tetapi menjadi pemimpin dalam skala global dan pemimpin yang mengahadapi peperangan ditegaskan dan dinyatakan tidak boleh : menurut beliau ( yaitu menjadi seorang pemimpin negara / presiden ).
namun untuk menjadi seorang pemimpin daerah beliau menyatakan sah-sah saja.
begitu acara yang dapat disimpulkan, adapun kritk dan saran dalam blog yang dimuat disini silahkan dikomentari dalam upaya membangun Pandeglang yang kita semua cintai demi perubahan yang gemilang.
Minggu, 28 Maret 2010
sebuah kata dalam perjuangan
Dulu hukum tak bisa menyentuh yang diatas, apakah sekarang masih sama . . saling sikat saling tipu . . yang sdalha jadi benar, hidup jadi bingung . .. CELAKA . . menangis panji-panji demokrasi . .
harapan saya kepada pengelola negara, mentang-mentang rakyatnya siap, mentang-mentang rakyatnya tabah, jangan lantas mereka jadi sewenang-wenang begitu . . malah ini modal awal bagi pengelola negara untuk lebih bekerja dengan lebih baik lagi. .
guru adalah mata air tetapi murid adalah sumber-sumber kehidupan yang mengalir ke muara lalu kelautan lepas. .lalu terbang ke awan menjadi butiran air hujan yang bisa menyuburkan hidup atau bahkan menimbulkan malapetaka, banjir yang menghancurkan bahkan mematikan. .
lalu menjadi air mata.
sebuah kalimat yang dikutip dari kang iwan fals dalam lagunya.
harapan saya kepada pengelola negara, mentang-mentang rakyatnya siap, mentang-mentang rakyatnya tabah, jangan lantas mereka jadi sewenang-wenang begitu . . malah ini modal awal bagi pengelola negara untuk lebih bekerja dengan lebih baik lagi. .
guru adalah mata air tetapi murid adalah sumber-sumber kehidupan yang mengalir ke muara lalu kelautan lepas. .lalu terbang ke awan menjadi butiran air hujan yang bisa menyuburkan hidup atau bahkan menimbulkan malapetaka, banjir yang menghancurkan bahkan mematikan. .
lalu menjadi air mata.
sebuah kalimat yang dikutip dari kang iwan fals dalam lagunya.
Kamis, 11 Maret 2010
Selasa, 09 Maret 2010
Agitasi HMI Cabang
SEBUAH KATA DALAM PERJUANGAN
Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya keadaan pandeglang hari ini jauh dari apa yang kita inginkan, rakyat semakin ditindas oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada rmasyarakat pandeglang. Produk kebikan yang dikeluarkan ini tidak pernah bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat pandeglang,akhirnya rakyat pun semakin tidak berdaya.
Kasus-kasus yang terjadi di pandeglang ini adalah suatu bukti bahwasannya pemimpin pandeglang hari ini tidak mampu membawa pandeglang kearah yang lebih baik,apakah ini yang disebut sebagai keadilan bagi masyarakat pandeglang?Pandeglang hari ini menangis,pandeglang hari ini diujung kehancuran. Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi dari keadaan hari ini yang semakin buruk, artinya butuh perjuangan dari kaum-kaum intelektual melalui pembelajaran kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Marauke sehingga ketika mereka mengetahui tentang keadaan bangsanya seperti apa mereka pun akan mampu ikut serta dalam perjuangan merebut kembali “hak-hak rakyat”.Satu kata dalam perjuangan rebut kembali hak-hak rakyat atau kita mati sebagai pecundang……
Salam perjuangan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ……
Majulah mahasiswa,jangan mundur dari garis perjuangan walaupun hanya satu jengkal….
Wujudkan keadilan bagi masyarakat pandeglang…
POLITISI SPANDUK
Tulisan ini di latar belakangi maraknya foto dan gambar para politisi di pinggir-pinggir jalan melalui media pamflet atau spanduk sebagai upaya memasarkan diri para politisi menjelang pesta demokrasi baik pilkada ataupun pemilu.
Nampaknya media promosi menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya menarik simpati masyarakat atau pemilih dalam sebuah perhelatan demokrasi, para politisi juga menganggap bahwa media ini menjadi salah satu ramuan yang ampuh untuk dapat menghantarkan kepentingannya.
Pasca orde baru dan lahirnya reformasi menjadi titik tonggak perubahan iklim demokrasi di Indonesia, regulasi-regulasi mengenai keterlibatan public dalam menenentukan Negara terus di upayakan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pun menjadi salah satu agenda utama agar demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dapat terwujud. Pemilihan presiden secara langsung, pilkada langsung menjadi wujud tercapainya demokratisasi di negeri ini.
Cita-cita reformasi dan konsep demokrasi berupaya melahirkan para pemimpin yang di inginkan rakyat serta memiliki akuntabilitas dan kredibilitas sehingga mampu membawa bangsa ini kedalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nampaknya cita-cita itu masih akan sangat panjang terwujud jika kita melihat dagelan-dagelan para politisi kita baik di senayan ataupun di daerah-daerah. Kasus suap dan korupsi di DPR menjadi tontonan yang menggelikan dan menjadi potret buram lembaga yang terhormat.
Sistem demokrasikah yang salah? Atau moral individu yang rapuh ? atau bahkan nilai nasionalisme yang sudah hilang karena para wakil rakyat bukan memikirkan rakyat malah memalukan rakyat sebagai pemilih yang setiap perhelatan demokrasi hatinya di bujuk dan di rayu hanya untuk melenggangkan kepentingannya ?
Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasannya sistem yang digunakan hari ini adalah sistem yang benar-benar menyengsarakan rakyatnya .Amandemen UUD 1945 yang dilakukan hari ini itu benar-benar malah memperpuruk keadaan bangsa kita hari ini.Pesta demokrasi hari ini yang dilakukan baik ditingkatan pusat hingga tingkatan daerah ini adalah salah satu bukti bahwa setiap manusia menghalalkan segala cara demi tercapainya kepuasan nafsu belaka yang dilatar belakangi oleh kekuasaan.
KRISIS MULTIDIMENSI YANG TERJADI HARI INI
Krisis multidimensi yang melanda bangsa kita kian hari kian menyengsarakan rakyat, rakyat terus di tindas oleh system yang betul-betul system ini menindas rakyat. Dibutuhkan pemikiran yang lebih ekstra dalam penyelesaian masalah ini, ketika rakyat ini tidak diposisikan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah maka secara tidak langsung kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ini pun akan sangat bertentangan dengan keinginan yang diharapkan oleh rakyat. Dari nilai Budaya kita bisa melihat budaya anak bangsa hari ini seperti apa? Dari nilai Aturan kita pun bisa melihat aturan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti apa? Dari nilai Sosial kita pun bisa melihat bagaimana kesenjangan yang terjadi hari ini di bangsa kita seperti apa? Dari nilai Politik kita pun bisa melihat bagaimana strategi (politik) itu dibangun untuk mensejahtrakan rakyat seperti apa? Dari nilai Ekonomi kita pun bisa melihat seprti apa system perekonomian ini dibangun? Dan dari nilai Lingkungan pun ini bisa kita liat seperti apa dalam proses pembangunannya?
Suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak pernah menyengsarakan rakyatnya adalah ketika kebijakan yang dibuat ini berorientasi unuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini didasarkan pada landasan kepartaian ini akan sangat berakibat buruk pada masyarakat Indonesia,masyarakat akan jauh lebih tertindas lagi.
Moral dan Etika yang terbangun hari ini jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa,karena moral hari ini itu sudah menjadi satu moral pengecut dan etika yang terbangun hari ini pun sudah menjadi satu etika jongos.
Ketika Etika dan Moral ini sudah krisis,ini akan menajadi indikasi terbangunnya sebuah krisis yang dikatakan dengan krisis Penegakan hukum.Hukum yang berpihak hanya pada konglomerat,ketika Etika yang dibangun ini sudah tidak sesuai dengan keadaan hukum yang dibangun pada saat etika ini hancur maka akan mengakibatkan terjadinya indikasi krisis Politik,Many politik. Yang terjadi dari mulai pembangunan atau pun strategi yang dibangun ini tidak bertujuan untuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,ketika Penegakan hukum yang dibangun berdsarkan dari moral yang sudah tidak standar ini akan mengakibatkan indikasi terjadinya Krisis Sosial,kesenjangan sosial yang terjadi antara si miskin dan si kaya.Ketika kesenjang sosial dan pembangunan strategi yang tidak didasarkan pada keadailan sosial dan hukum yang dibangunnya pun ini sudah terjangkit krisis,maka ini akan mengakibatkan pada sebuah krisis yang dikatakan pada krisis Ekonomi.Sumber factor-faktor produksi ini sudah tidak dimiliki lagi oleh masyarakat dan satrategi yang dibangun ini pun tidak bertujuan kepada tegaknya keadilan sosial maka ini akan mengindikasikan suatu krisis yang dikatakan krisis keadilan,factor-faktor produksi yang sudah tidak dimiliki oleh masyarakat dan terjadinya kesenjangan sosial ini akan terjadinya indikasi bahwa daerah ingin menguasai sumber daya alam.Bentuk dari otonomi daerah,ketika daerah yang ingi menguasia sumber daya alam dan terjadinya kesenjangan pembanguna ini akan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dalam pemerintahan. Ketika semua ini sudah terjadi maka ini akan menjadi satu terjadinya sentiment kedaerahan dan ketika sentiment kedaerahan yang terjadi ini akan menjadi factor untuk daerah minta merdeka,dan inilah indikasi terjadinya disintregasi bangsa. Dan ini pun sudah terjadi di bangsa kita yang tercinta……..
KEDAULATAN RAKYAT VS KEDAULATAN NEGARA
Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi dari keadaan hari ini yang semakin buruk, artinya butuh perjuangan dari kaum-kaum intelektual melalui pembelajaran kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Marauke sehingga ketika mereka mengetahui tentang keadaan bangsanya seperti apa mereka pun akan mampu ikut serta dalam perjuangan merebut kembali “hak-hak rakyat”
Tapi yang sangat disayangkan hari ini betapa sedikitnya kaum intelektual yang mengetahui dasar dibangunnya pengetahuan tentang kebangsaan yang seharusnya mereka berikan kepada seluruh anak bangsa, suatu ilmu pengetahuan ini akan berkembang ketika ilmu pengetahuan ini tidak bertentangan dengan keadaan masyarakat setempat dimana tempat mereka tinggal. Artinya ilmu pengetahuan ini akan berkembang, ketika ilmu pengetahuan yang dibangun itu berasal atau dasar pembangunan ilmu pengetahuan itu dari kehidupan masyarakat sehari-hari, ketika ilmu pengetahuan yang dibangun itu tidak didasarkan dari kehidupan masyarakat setempat maka ilmu pengetahuan yang akan berkembang ini pun akan jauh dari kehidupan masyarakat. Pada akhirnya ilmu pengetahuan ini pun itu tidak akan pernah bisa mensejahtrakan rakyatnya.
Oleh karena itu, sangat pentingnya pengetahuan sejarah bagi generasi muda karena founding father pun pernah berpesan jangan lah sekali-kali melupakan sejarah, karena dari sejarah ini akan mampu menghasilakn hukum, dan hukum-hukum itu lah yang akan mengatur kehidupan manusia.
Akan tetapi hari ini hampir semua orang sudah tidak peduli akan sejarahnya,mereka hanya memperingati tanpa ada rasa penghayatan tentang apa itu sejarah, apa makna dari sejarah itu sendiri. Hal yang seperti ini sangat ironis sekali bila kita mendengarnya dari anak bangsa yang tidak tau akan sejarah bangsanya sendiri. Bentuk dari pengabdian kita terhadap bangsa dan negara ini adalah dengan ikut sertanya kita bejuang dalam usaha mengangkat harkat dan martabat hidup orang indonesia asli atau yang dikenal dalam pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedaulatan rakyat adalah memposisikan rakyat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah melalui dibentuknya lembaga rakyat atau yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakayat (MPR). Ketika rakyat ini diposisikan dalam hal pembuatan kebijakan pemerintah maka kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ini tidak akan bertentangan dengan keinginan rakyat.
Tetapi ketika kita melihat kondisi hari ini sangat jauh sekali dengan keadaan yang kita inginkan, artinya hari ini Negara sangat mendominasi dalam hal apa pun yang akan terjadi dan yang sudah terjadi.
Secara filosofi bila kita melihat Indonesia ini adalah bangsanya yang terlahir lebih dulu dan Negara dibentuk kemudian, artinya bangsa adalah sebagai fondasi yang harus betul-betul kita jaga sebagai usaha dalam mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
DEWAN JANGAN KORBANKAN RAKYAT
Sejak pandeglang ini berdiri tentunya sudah menjadi cita-cita bersama terhadap kehidupan yang Adil dan Makmur, ini tentunya harus didukung dengan upaya yang kongkrit sebagai kabupaten yang memiliki potensi sumber alam yang melimpah ruah, dalam mengisi hak kemerdekaannya pada era otonomi daerah.
Hak-hak keotonomian yang tentunya menjadi setiap bagian rakyat pandeglang dalam mengisi kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, namun pada kenyataanya menjadi persoalan bersama dalam menggapai cita-ciat bersama.
Dalam era otonomi daerah yang tentunya membutuhkan pegangan, Ideologi yang konsisten terhadap, perjuangan rakyat, sebagaimana dalam pembukaan dasar konstitusi, Goonorm, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajah merupakan musuh bersama, Common Enemy bagi setiap insan. untuk lepas dari rasa penjajahan tentunya ini semua sebagai bentuk kesadaran yang panjang oleh kita, terhadap perjalanan fakta historis sejarah pandeglang. fakta historis yang digunakan dengan kekuatan system idiologi yang konsisten untuk setiap melakukan perjuangan-perjuangan hak rakyat agar perubahan otonomi daerah terjadi.
Kini semua harus punya tanggung jawab secara kolektif kolegial sebagai institusi DPRD, yang sadar dituntut untuk berhijrah, sebagaimana Ali Syari’ati menegasikan, satu dari sekian dimensi Islam hijrah secara Psikologis merupakan usaha sadar melahirkan perubahan.
Hijrah merupakan system sikap Islam yang secara terbuka mendorong untuk terjadinya perubahan, maka ini semua merupakan yang harus dijalankan secara sadar untuk kemaslahatan umat, yang ini merupakan hakekat dari esensi lembaga politik.
Islam merupakan system dasar nilai yang harus diapresiatif, terlebih partai politik yang harus apresiatif terhadap persoalan keumatan yang saat ini diejawantahakan oleh lembaga politik yaitu Institusi DPRD, dengan sikap yang konkrit dan rill dalam realitas kehidupan sosial kemasyarakatan terlebih pada kontek kebutuhan hak-hak dasar rakyat.
System pemerintahan demokrasi yang didukung dengan partai politik, merupakan kekuatan politik dan system pemerintahan yang seimbang, ekulibrium, dimana partai politik merupakan refresentatif perjuangan rakyat dalam upaya memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya lewat lembaga politik yaitu Institusi DPRD. oleh karenanya sikap dukungannya rakyat menjadi bagian dari pilar demokrasi pada era otonomi daerah ini, harus benar-benar diapresiatif.
Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya keadaan pandeglang hari ini jauh dari apa yang kita inginkan, rakyat semakin ditindas oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada rmasyarakat pandeglang. Produk kebikan yang dikeluarkan ini tidak pernah bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat pandeglang,akhirnya rakyat pun semakin tidak berdaya.
Kasus-kasus yang terjadi di pandeglang ini adalah suatu bukti bahwasannya pemimpin pandeglang hari ini tidak mampu membawa pandeglang kearah yang lebih baik,apakah ini yang disebut sebagai keadilan bagi masyarakat pandeglang?Pandeglang hari ini menangis,pandeglang hari ini diujung kehancuran. Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi dari keadaan hari ini yang semakin buruk, artinya butuh perjuangan dari kaum-kaum intelektual melalui pembelajaran kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Marauke sehingga ketika mereka mengetahui tentang keadaan bangsanya seperti apa mereka pun akan mampu ikut serta dalam perjuangan merebut kembali “hak-hak rakyat”.Satu kata dalam perjuangan rebut kembali hak-hak rakyat atau kita mati sebagai pecundang……
Salam perjuangan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ……
Majulah mahasiswa,jangan mundur dari garis perjuangan walaupun hanya satu jengkal….
Wujudkan keadilan bagi masyarakat pandeglang…
POLITISI SPANDUK
Tulisan ini di latar belakangi maraknya foto dan gambar para politisi di pinggir-pinggir jalan melalui media pamflet atau spanduk sebagai upaya memasarkan diri para politisi menjelang pesta demokrasi baik pilkada ataupun pemilu.
Nampaknya media promosi menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya menarik simpati masyarakat atau pemilih dalam sebuah perhelatan demokrasi, para politisi juga menganggap bahwa media ini menjadi salah satu ramuan yang ampuh untuk dapat menghantarkan kepentingannya.
Pasca orde baru dan lahirnya reformasi menjadi titik tonggak perubahan iklim demokrasi di Indonesia, regulasi-regulasi mengenai keterlibatan public dalam menenentukan Negara terus di upayakan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pun menjadi salah satu agenda utama agar demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dapat terwujud. Pemilihan presiden secara langsung, pilkada langsung menjadi wujud tercapainya demokratisasi di negeri ini.
Cita-cita reformasi dan konsep demokrasi berupaya melahirkan para pemimpin yang di inginkan rakyat serta memiliki akuntabilitas dan kredibilitas sehingga mampu membawa bangsa ini kedalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nampaknya cita-cita itu masih akan sangat panjang terwujud jika kita melihat dagelan-dagelan para politisi kita baik di senayan ataupun di daerah-daerah. Kasus suap dan korupsi di DPR menjadi tontonan yang menggelikan dan menjadi potret buram lembaga yang terhormat.
Sistem demokrasikah yang salah? Atau moral individu yang rapuh ? atau bahkan nilai nasionalisme yang sudah hilang karena para wakil rakyat bukan memikirkan rakyat malah memalukan rakyat sebagai pemilih yang setiap perhelatan demokrasi hatinya di bujuk dan di rayu hanya untuk melenggangkan kepentingannya ?
Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasannya sistem yang digunakan hari ini adalah sistem yang benar-benar menyengsarakan rakyatnya .Amandemen UUD 1945 yang dilakukan hari ini itu benar-benar malah memperpuruk keadaan bangsa kita hari ini.Pesta demokrasi hari ini yang dilakukan baik ditingkatan pusat hingga tingkatan daerah ini adalah salah satu bukti bahwa setiap manusia menghalalkan segala cara demi tercapainya kepuasan nafsu belaka yang dilatar belakangi oleh kekuasaan.
KRISIS MULTIDIMENSI YANG TERJADI HARI INI
Krisis multidimensi yang melanda bangsa kita kian hari kian menyengsarakan rakyat, rakyat terus di tindas oleh system yang betul-betul system ini menindas rakyat. Dibutuhkan pemikiran yang lebih ekstra dalam penyelesaian masalah ini, ketika rakyat ini tidak diposisikan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah maka secara tidak langsung kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ini pun akan sangat bertentangan dengan keinginan yang diharapkan oleh rakyat. Dari nilai Budaya kita bisa melihat budaya anak bangsa hari ini seperti apa? Dari nilai Aturan kita pun bisa melihat aturan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti apa? Dari nilai Sosial kita pun bisa melihat bagaimana kesenjangan yang terjadi hari ini di bangsa kita seperti apa? Dari nilai Politik kita pun bisa melihat bagaimana strategi (politik) itu dibangun untuk mensejahtrakan rakyat seperti apa? Dari nilai Ekonomi kita pun bisa melihat seprti apa system perekonomian ini dibangun? Dan dari nilai Lingkungan pun ini bisa kita liat seperti apa dalam proses pembangunannya?
Suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak pernah menyengsarakan rakyatnya adalah ketika kebijakan yang dibuat ini berorientasi unuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini didasarkan pada landasan kepartaian ini akan sangat berakibat buruk pada masyarakat Indonesia,masyarakat akan jauh lebih tertindas lagi.
Moral dan Etika yang terbangun hari ini jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa,karena moral hari ini itu sudah menjadi satu moral pengecut dan etika yang terbangun hari ini pun sudah menjadi satu etika jongos.
Ketika Etika dan Moral ini sudah krisis,ini akan menajadi indikasi terbangunnya sebuah krisis yang dikatakan dengan krisis Penegakan hukum.Hukum yang berpihak hanya pada konglomerat,ketika Etika yang dibangun ini sudah tidak sesuai dengan keadaan hukum yang dibangun pada saat etika ini hancur maka akan mengakibatkan terjadinya indikasi krisis Politik,Many politik. Yang terjadi dari mulai pembangunan atau pun strategi yang dibangun ini tidak bertujuan untuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,ketika Penegakan hukum yang dibangun berdsarkan dari moral yang sudah tidak standar ini akan mengakibatkan indikasi terjadinya Krisis Sosial,kesenjangan sosial yang terjadi antara si miskin dan si kaya.Ketika kesenjang sosial dan pembangunan strategi yang tidak didasarkan pada keadailan sosial dan hukum yang dibangunnya pun ini sudah terjangkit krisis,maka ini akan mengakibatkan pada sebuah krisis yang dikatakan pada krisis Ekonomi.Sumber factor-faktor produksi ini sudah tidak dimiliki lagi oleh masyarakat dan satrategi yang dibangun ini pun tidak bertujuan kepada tegaknya keadilan sosial maka ini akan mengindikasikan suatu krisis yang dikatakan krisis keadilan,factor-faktor produksi yang sudah tidak dimiliki oleh masyarakat dan terjadinya kesenjangan sosial ini akan terjadinya indikasi bahwa daerah ingin menguasai sumber daya alam.Bentuk dari otonomi daerah,ketika daerah yang ingi menguasia sumber daya alam dan terjadinya kesenjangan pembanguna ini akan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dalam pemerintahan. Ketika semua ini sudah terjadi maka ini akan menjadi satu terjadinya sentiment kedaerahan dan ketika sentiment kedaerahan yang terjadi ini akan menjadi factor untuk daerah minta merdeka,dan inilah indikasi terjadinya disintregasi bangsa. Dan ini pun sudah terjadi di bangsa kita yang tercinta……..
KEDAULATAN RAKYAT VS KEDAULATAN NEGARA
Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi dari keadaan hari ini yang semakin buruk, artinya butuh perjuangan dari kaum-kaum intelektual melalui pembelajaran kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Marauke sehingga ketika mereka mengetahui tentang keadaan bangsanya seperti apa mereka pun akan mampu ikut serta dalam perjuangan merebut kembali “hak-hak rakyat”
Tapi yang sangat disayangkan hari ini betapa sedikitnya kaum intelektual yang mengetahui dasar dibangunnya pengetahuan tentang kebangsaan yang seharusnya mereka berikan kepada seluruh anak bangsa, suatu ilmu pengetahuan ini akan berkembang ketika ilmu pengetahuan ini tidak bertentangan dengan keadaan masyarakat setempat dimana tempat mereka tinggal. Artinya ilmu pengetahuan ini akan berkembang, ketika ilmu pengetahuan yang dibangun itu berasal atau dasar pembangunan ilmu pengetahuan itu dari kehidupan masyarakat sehari-hari, ketika ilmu pengetahuan yang dibangun itu tidak didasarkan dari kehidupan masyarakat setempat maka ilmu pengetahuan yang akan berkembang ini pun akan jauh dari kehidupan masyarakat. Pada akhirnya ilmu pengetahuan ini pun itu tidak akan pernah bisa mensejahtrakan rakyatnya.
Oleh karena itu, sangat pentingnya pengetahuan sejarah bagi generasi muda karena founding father pun pernah berpesan jangan lah sekali-kali melupakan sejarah, karena dari sejarah ini akan mampu menghasilakn hukum, dan hukum-hukum itu lah yang akan mengatur kehidupan manusia.
Akan tetapi hari ini hampir semua orang sudah tidak peduli akan sejarahnya,mereka hanya memperingati tanpa ada rasa penghayatan tentang apa itu sejarah, apa makna dari sejarah itu sendiri. Hal yang seperti ini sangat ironis sekali bila kita mendengarnya dari anak bangsa yang tidak tau akan sejarah bangsanya sendiri. Bentuk dari pengabdian kita terhadap bangsa dan negara ini adalah dengan ikut sertanya kita bejuang dalam usaha mengangkat harkat dan martabat hidup orang indonesia asli atau yang dikenal dalam pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedaulatan rakyat adalah memposisikan rakyat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah melalui dibentuknya lembaga rakyat atau yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakayat (MPR). Ketika rakyat ini diposisikan dalam hal pembuatan kebijakan pemerintah maka kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ini tidak akan bertentangan dengan keinginan rakyat.
Tetapi ketika kita melihat kondisi hari ini sangat jauh sekali dengan keadaan yang kita inginkan, artinya hari ini Negara sangat mendominasi dalam hal apa pun yang akan terjadi dan yang sudah terjadi.
Secara filosofi bila kita melihat Indonesia ini adalah bangsanya yang terlahir lebih dulu dan Negara dibentuk kemudian, artinya bangsa adalah sebagai fondasi yang harus betul-betul kita jaga sebagai usaha dalam mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
DEWAN JANGAN KORBANKAN RAKYAT
Sejak pandeglang ini berdiri tentunya sudah menjadi cita-cita bersama terhadap kehidupan yang Adil dan Makmur, ini tentunya harus didukung dengan upaya yang kongkrit sebagai kabupaten yang memiliki potensi sumber alam yang melimpah ruah, dalam mengisi hak kemerdekaannya pada era otonomi daerah.
Hak-hak keotonomian yang tentunya menjadi setiap bagian rakyat pandeglang dalam mengisi kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, namun pada kenyataanya menjadi persoalan bersama dalam menggapai cita-ciat bersama.
Dalam era otonomi daerah yang tentunya membutuhkan pegangan, Ideologi yang konsisten terhadap, perjuangan rakyat, sebagaimana dalam pembukaan dasar konstitusi, Goonorm, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajah merupakan musuh bersama, Common Enemy bagi setiap insan. untuk lepas dari rasa penjajahan tentunya ini semua sebagai bentuk kesadaran yang panjang oleh kita, terhadap perjalanan fakta historis sejarah pandeglang. fakta historis yang digunakan dengan kekuatan system idiologi yang konsisten untuk setiap melakukan perjuangan-perjuangan hak rakyat agar perubahan otonomi daerah terjadi.
Kini semua harus punya tanggung jawab secara kolektif kolegial sebagai institusi DPRD, yang sadar dituntut untuk berhijrah, sebagaimana Ali Syari’ati menegasikan, satu dari sekian dimensi Islam hijrah secara Psikologis merupakan usaha sadar melahirkan perubahan.
Hijrah merupakan system sikap Islam yang secara terbuka mendorong untuk terjadinya perubahan, maka ini semua merupakan yang harus dijalankan secara sadar untuk kemaslahatan umat, yang ini merupakan hakekat dari esensi lembaga politik.
Islam merupakan system dasar nilai yang harus diapresiatif, terlebih partai politik yang harus apresiatif terhadap persoalan keumatan yang saat ini diejawantahakan oleh lembaga politik yaitu Institusi DPRD, dengan sikap yang konkrit dan rill dalam realitas kehidupan sosial kemasyarakatan terlebih pada kontek kebutuhan hak-hak dasar rakyat.
System pemerintahan demokrasi yang didukung dengan partai politik, merupakan kekuatan politik dan system pemerintahan yang seimbang, ekulibrium, dimana partai politik merupakan refresentatif perjuangan rakyat dalam upaya memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya lewat lembaga politik yaitu Institusi DPRD. oleh karenanya sikap dukungannya rakyat menjadi bagian dari pilar demokrasi pada era otonomi daerah ini, harus benar-benar diapresiatif.
Agitasi HMI Cabang
SEBUAH KATA DALAM PERJUANGAN
Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya keadaan pandeglang hari ini jauh dari apa yang kita inginkan, rakyat semakin ditindas oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada rmasyarakat pandeglang. Produk kebikan yang dikeluarkan ini tidak pernah bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat pandeglang,akhirnya rakyat pun semakin tidak berdaya.
Kasus-kasus yang terjadi di pandeglang ini adalah suatu bukti bahwasannya pemimpin pandeglang hari ini tidak mampu membawa pandeglang kearah yang lebih baik,apakah ini yang disebut sebagai keadilan bagi masyarakat pandeglang?Pandeglang hari ini menangis,pandeglang hari ini diujung kehancuran. Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi dari keadaan hari ini yang semakin buruk, artinya butuh perjuangan dari kaum-kaum intelektual melalui pembelajaran kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Marauke sehingga ketika mereka mengetahui tentang keadaan bangsanya seperti apa mereka pun akan mampu ikut serta dalam perjuangan merebut kembali “hak-hak rakyat”.Satu kata dalam perjuangan rebut kembali hak-hak rakyat atau kita mati sebagai pecundang……
Salam perjuangan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ……
Majulah mahasiswa,jangan mundur dari garis perjuangan walaupun hanya satu jengkal….
Wujudkan keadilan bagi masyarakat pandeglang…
POLITISI SPANDUK
Tulisan ini di latar belakangi maraknya foto dan gambar para politisi di pinggir-pinggir jalan melalui media pamflet atau spanduk sebagai upaya memasarkan diri para politisi menjelang pesta demokrasi baik pilkada ataupun pemilu.
Nampaknya media promosi menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya menarik simpati masyarakat atau pemilih dalam sebuah perhelatan demokrasi, para politisi juga menganggap bahwa media ini menjadi salah satu ramuan yang ampuh untuk dapat menghantarkan kepentingannya.
Pasca orde baru dan lahirnya reformasi menjadi titik tonggak perubahan iklim demokrasi di Indonesia, regulasi-regulasi mengenai keterlibatan public dalam menenentukan Negara terus di upayakan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pun menjadi salah satu agenda utama agar demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dapat terwujud. Pemilihan presiden secara langsung, pilkada langsung menjadi wujud tercapainya demokratisasi di negeri ini.
Cita-cita reformasi dan konsep demokrasi berupaya melahirkan para pemimpin yang di inginkan rakyat serta memiliki akuntabilitas dan kredibilitas sehingga mampu membawa bangsa ini kedalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nampaknya cita-cita itu masih akan sangat panjang terwujud jika kita melihat dagelan-dagelan para politisi kita baik di senayan ataupun di daerah-daerah. Kasus suap dan korupsi di DPR menjadi tontonan yang menggelikan dan menjadi potret buram lembaga yang terhormat.
Sistem demokrasikah yang salah? Atau moral individu yang rapuh ? atau bahkan nilai nasionalisme yang sudah hilang karena para wakil rakyat bukan memikirkan rakyat malah memalukan rakyat sebagai pemilih yang setiap perhelatan demokrasi hatinya di bujuk dan di rayu hanya untuk melenggangkan kepentingannya ?
Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasannya sistem yang digunakan hari ini adalah sistem yang benar-benar menyengsarakan rakyatnya .Amandemen UUD 1945 yang dilakukan hari ini itu benar-benar malah memperpuruk keadaan bangsa kita hari ini.Pesta demokrasi hari ini yang dilakukan baik ditingkatan pusat hingga tingkatan daerah ini adalah salah satu bukti bahwa setiap manusia menghalalkan segala cara demi tercapainya kepuasan nafsu belaka yang dilatar belakangi oleh kekuasaan.
KRISIS MULTIDIMENSI YANG TERJADI HARI INI
Krisis multidimensi yang melanda bangsa kita kian hari kian menyengsarakan rakyat, rakyat terus di tindas oleh system yang betul-betul system ini menindas rakyat. Dibutuhkan pemikiran yang lebih ekstra dalam penyelesaian masalah ini, ketika rakyat ini tidak diposisikan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah maka secara tidak langsung kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ini pun akan sangat bertentangan dengan keinginan yang diharapkan oleh rakyat. Dari nilai Budaya kita bisa melihat budaya anak bangsa hari ini seperti apa? Dari nilai Aturan kita pun bisa melihat aturan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti apa? Dari nilai Sosial kita pun bisa melihat bagaimana kesenjangan yang terjadi hari ini di bangsa kita seperti apa? Dari nilai Politik kita pun bisa melihat bagaimana strategi (politik) itu dibangun untuk mensejahtrakan rakyat seperti apa? Dari nilai Ekonomi kita pun bisa melihat seprti apa system perekonomian ini dibangun? Dan dari nilai Lingkungan pun ini bisa kita liat seperti apa dalam proses pembangunannya?
Suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak pernah menyengsarakan rakyatnya adalah ketika kebijakan yang dibuat ini berorientasi unuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini didasarkan pada landasan kepartaian ini akan sangat berakibat buruk pada masyarakat Indonesia,masyarakat akan jauh lebih tertindas lagi.
Moral dan Etika yang terbangun hari ini jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa,karena moral hari ini itu sudah menjadi satu moral pengecut dan etika yang terbangun hari ini pun sudah menjadi satu etika jongos.
Ketika Etika dan Moral ini sudah krisis,ini akan menajadi indikasi terbangunnya sebuah krisis yang dikatakan dengan krisis Penegakan hukum.Hukum yang berpihak hanya pada konglomerat,ketika Etika yang dibangun ini sudah tidak sesuai dengan keadaan hukum yang dibangun pada saat etika ini hancur maka akan mengakibatkan terjadinya indikasi krisis Politik,Many politik. Yang terjadi dari mulai pembangunan atau pun strategi yang dibangun ini tidak bertujuan untuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,ketika Penegakan hukum yang dibangun berdsarkan dari moral yang sudah tidak standar ini akan mengakibatkan indikasi terjadinya Krisis Sosial,kesenjangan sosial yang terjadi antara si miskin dan si kaya.Ketika kesenjang sosial dan pembangunan strategi yang tidak didasarkan pada keadailan sosial dan hukum yang dibangunnya pun ini sudah terjangkit krisis,maka ini akan mengakibatkan pada sebuah krisis yang dikatakan pada krisis Ekonomi.Sumber factor-faktor produksi ini sudah tidak dimiliki lagi oleh masyarakat dan satrategi yang dibangun ini pun tidak bertujuan kepada tegaknya keadilan sosial maka ini akan mengindikasikan suatu krisis yang dikatakan krisis keadilan,factor-faktor produksi yang sudah tidak dimiliki oleh masyarakat dan terjadinya kesenjangan sosial ini akan terjadinya indikasi bahwa daerah ingin menguasai sumber daya alam.Bentuk dari otonomi daerah,ketika daerah yang ingi menguasia sumber daya alam dan terjadinya kesenjangan pembanguna ini akan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dalam pemerintahan. Ketika semua ini sudah terjadi maka ini akan menjadi satu terjadinya sentiment kedaerahan dan ketika sentiment kedaerahan yang terjadi ini akan menjadi factor untuk daerah minta merdeka,dan inilah indikasi terjadinya disintregasi bangsa. Dan ini pun sudah terjadi di bangsa kita yang tercinta……..
KEDAULATAN RAKYAT VS KEDAULATAN NEGARA
Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi dari keadaan hari ini yang semakin buruk, artinya butuh perjuangan dari kaum-kaum intelektual melalui pembelajaran kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Marauke sehingga ketika mereka mengetahui tentang keadaan bangsanya seperti apa mereka pun akan mampu ikut serta dalam perjuangan merebut kembali “hak-hak rakyat”
Tapi yang sangat disayangkan hari ini betapa sedikitnya kaum intelektual yang mengetahui dasar dibangunnya pengetahuan tentang kebangsaan yang seharusnya mereka berikan kepada seluruh anak bangsa, suatu ilmu pengetahuan ini akan berkembang ketika ilmu pengetahuan ini tidak bertentangan dengan keadaan masyarakat setempat dimana tempat mereka tinggal. Artinya ilmu pengetahuan ini akan berkembang, ketika ilmu pengetahuan yang dibangun itu berasal atau dasar pembangunan ilmu pengetahuan itu dari kehidupan masyarakat sehari-hari, ketika ilmu pengetahuan yang dibangun itu tidak didasarkan dari kehidupan masyarakat setempat maka ilmu pengetahuan yang akan berkembang ini pun akan jauh dari kehidupan masyarakat. Pada akhirnya ilmu pengetahuan ini pun itu tidak akan pernah bisa mensejahtrakan rakyatnya.
Oleh karena itu, sangat pentingnya pengetahuan sejarah bagi generasi muda karena founding father pun pernah berpesan jangan lah sekali-kali melupakan sejarah, karena dari sejarah ini akan mampu menghasilakn hukum, dan hukum-hukum itu lah yang akan mengatur kehidupan manusia.
Akan tetapi hari ini hampir semua orang sudah tidak peduli akan sejarahnya,mereka hanya memperingati tanpa ada rasa penghayatan tentang apa itu sejarah, apa makna dari sejarah itu sendiri. Hal yang seperti ini sangat ironis sekali bila kita mendengarnya dari anak bangsa yang tidak tau akan sejarah bangsanya sendiri. Bentuk dari pengabdian kita terhadap bangsa dan negara ini adalah dengan ikut sertanya kita bejuang dalam usaha mengangkat harkat dan martabat hidup orang indonesia asli atau yang dikenal dalam pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedaulatan rakyat adalah memposisikan rakyat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah melalui dibentuknya lembaga rakyat atau yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakayat (MPR). Ketika rakyat ini diposisikan dalam hal pembuatan kebijakan pemerintah maka kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ini tidak akan bertentangan dengan keinginan rakyat.
Tetapi ketika kita melihat kondisi hari ini sangat jauh sekali dengan keadaan yang kita inginkan, artinya hari ini Negara sangat mendominasi dalam hal apa pun yang akan terjadi dan yang sudah terjadi.
Secara filosofi bila kita melihat Indonesia ini adalah bangsanya yang terlahir lebih dulu dan Negara dibentuk kemudian, artinya bangsa adalah sebagai fondasi yang harus betul-betul kita jaga sebagai usaha dalam mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
DEWAN JANGAN KORBANKAN RAKYAT
Sejak pandeglang ini berdiri tentunya sudah menjadi cita-cita bersama terhadap kehidupan yang Adil dan Makmur, ini tentunya harus didukung dengan upaya yang kongkrit sebagai kabupaten yang memiliki potensi sumber alam yang melimpah ruah, dalam mengisi hak kemerdekaannya pada era otonomi daerah.
Hak-hak keotonomian yang tentunya menjadi setiap bagian rakyat pandeglang dalam mengisi kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, namun pada kenyataanya menjadi persoalan bersama dalam menggapai cita-ciat bersama.
Dalam era otonomi daerah yang tentunya membutuhkan pegangan, Ideologi yang konsisten terhadap, perjuangan rakyat, sebagaimana dalam pembukaan dasar konstitusi, Goonorm, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajah merupakan musuh bersama, Common Enemy bagi setiap insan. untuk lepas dari rasa penjajahan tentunya ini semua sebagai bentuk kesadaran yang panjang oleh kita, terhadap perjalanan fakta historis sejarah pandeglang. fakta historis yang digunakan dengan kekuatan system idiologi yang konsisten untuk setiap melakukan perjuangan-perjuangan hak rakyat agar perubahan otonomi daerah terjadi.
Kini semua harus punya tanggung jawab secara kolektif kolegial sebagai institusi DPRD, yang sadar dituntut untuk berhijrah, sebagaimana Ali Syari’ati menegasikan, satu dari sekian dimensi Islam hijrah secara Psikologis merupakan usaha sadar melahirkan perubahan.
Hijrah merupakan system sikap Islam yang secara terbuka mendorong untuk terjadinya perubahan, maka ini semua merupakan yang harus dijalankan secara sadar untuk kemaslahatan umat, yang ini merupakan hakekat dari esensi lembaga politik.
Islam merupakan system dasar nilai yang harus diapresiatif, terlebih partai politik yang harus apresiatif terhadap persoalan keumatan yang saat ini diejawantahakan oleh lembaga politik yaitu Institusi DPRD, dengan sikap yang konkrit dan rill dalam realitas kehidupan sosial kemasyarakatan terlebih pada kontek kebutuhan hak-hak dasar rakyat.
System pemerintahan demokrasi yang didukung dengan partai politik, merupakan kekuatan politik dan system pemerintahan yang seimbang, ekulibrium, dimana partai politik merupakan refresentatif perjuangan rakyat dalam upaya memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya lewat lembaga politik yaitu Institusi DPRD. oleh karenanya sikap dukungannya rakyat menjadi bagian dari pilar demokrasi pada era otonomi daerah ini, harus benar-benar diapresiatif.
Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya keadaan pandeglang hari ini jauh dari apa yang kita inginkan, rakyat semakin ditindas oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada rmasyarakat pandeglang. Produk kebikan yang dikeluarkan ini tidak pernah bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat pandeglang,akhirnya rakyat pun semakin tidak berdaya.
Kasus-kasus yang terjadi di pandeglang ini adalah suatu bukti bahwasannya pemimpin pandeglang hari ini tidak mampu membawa pandeglang kearah yang lebih baik,apakah ini yang disebut sebagai keadilan bagi masyarakat pandeglang?Pandeglang hari ini menangis,pandeglang hari ini diujung kehancuran. Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi dari keadaan hari ini yang semakin buruk, artinya butuh perjuangan dari kaum-kaum intelektual melalui pembelajaran kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Marauke sehingga ketika mereka mengetahui tentang keadaan bangsanya seperti apa mereka pun akan mampu ikut serta dalam perjuangan merebut kembali “hak-hak rakyat”.Satu kata dalam perjuangan rebut kembali hak-hak rakyat atau kita mati sebagai pecundang……
Salam perjuangan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ……
Majulah mahasiswa,jangan mundur dari garis perjuangan walaupun hanya satu jengkal….
Wujudkan keadilan bagi masyarakat pandeglang…
POLITISI SPANDUK
Tulisan ini di latar belakangi maraknya foto dan gambar para politisi di pinggir-pinggir jalan melalui media pamflet atau spanduk sebagai upaya memasarkan diri para politisi menjelang pesta demokrasi baik pilkada ataupun pemilu.
Nampaknya media promosi menjadi sangat penting sebagai salah satu upaya menarik simpati masyarakat atau pemilih dalam sebuah perhelatan demokrasi, para politisi juga menganggap bahwa media ini menjadi salah satu ramuan yang ampuh untuk dapat menghantarkan kepentingannya.
Pasca orde baru dan lahirnya reformasi menjadi titik tonggak perubahan iklim demokrasi di Indonesia, regulasi-regulasi mengenai keterlibatan public dalam menenentukan Negara terus di upayakan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pun menjadi salah satu agenda utama agar demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dapat terwujud. Pemilihan presiden secara langsung, pilkada langsung menjadi wujud tercapainya demokratisasi di negeri ini.
Cita-cita reformasi dan konsep demokrasi berupaya melahirkan para pemimpin yang di inginkan rakyat serta memiliki akuntabilitas dan kredibilitas sehingga mampu membawa bangsa ini kedalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nampaknya cita-cita itu masih akan sangat panjang terwujud jika kita melihat dagelan-dagelan para politisi kita baik di senayan ataupun di daerah-daerah. Kasus suap dan korupsi di DPR menjadi tontonan yang menggelikan dan menjadi potret buram lembaga yang terhormat.
Sistem demokrasikah yang salah? Atau moral individu yang rapuh ? atau bahkan nilai nasionalisme yang sudah hilang karena para wakil rakyat bukan memikirkan rakyat malah memalukan rakyat sebagai pemilih yang setiap perhelatan demokrasi hatinya di bujuk dan di rayu hanya untuk melenggangkan kepentingannya ?
Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasannya sistem yang digunakan hari ini adalah sistem yang benar-benar menyengsarakan rakyatnya .Amandemen UUD 1945 yang dilakukan hari ini itu benar-benar malah memperpuruk keadaan bangsa kita hari ini.Pesta demokrasi hari ini yang dilakukan baik ditingkatan pusat hingga tingkatan daerah ini adalah salah satu bukti bahwa setiap manusia menghalalkan segala cara demi tercapainya kepuasan nafsu belaka yang dilatar belakangi oleh kekuasaan.
KRISIS MULTIDIMENSI YANG TERJADI HARI INI
Krisis multidimensi yang melanda bangsa kita kian hari kian menyengsarakan rakyat, rakyat terus di tindas oleh system yang betul-betul system ini menindas rakyat. Dibutuhkan pemikiran yang lebih ekstra dalam penyelesaian masalah ini, ketika rakyat ini tidak diposisikan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah maka secara tidak langsung kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ini pun akan sangat bertentangan dengan keinginan yang diharapkan oleh rakyat. Dari nilai Budaya kita bisa melihat budaya anak bangsa hari ini seperti apa? Dari nilai Aturan kita pun bisa melihat aturan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti apa? Dari nilai Sosial kita pun bisa melihat bagaimana kesenjangan yang terjadi hari ini di bangsa kita seperti apa? Dari nilai Politik kita pun bisa melihat bagaimana strategi (politik) itu dibangun untuk mensejahtrakan rakyat seperti apa? Dari nilai Ekonomi kita pun bisa melihat seprti apa system perekonomian ini dibangun? Dan dari nilai Lingkungan pun ini bisa kita liat seperti apa dalam proses pembangunannya?
Suatu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang tidak pernah menyengsarakan rakyatnya adalah ketika kebijakan yang dibuat ini berorientasi unuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini didasarkan pada landasan kepartaian ini akan sangat berakibat buruk pada masyarakat Indonesia,masyarakat akan jauh lebih tertindas lagi.
Moral dan Etika yang terbangun hari ini jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa,karena moral hari ini itu sudah menjadi satu moral pengecut dan etika yang terbangun hari ini pun sudah menjadi satu etika jongos.
Ketika Etika dan Moral ini sudah krisis,ini akan menajadi indikasi terbangunnya sebuah krisis yang dikatakan dengan krisis Penegakan hukum.Hukum yang berpihak hanya pada konglomerat,ketika Etika yang dibangun ini sudah tidak sesuai dengan keadaan hukum yang dibangun pada saat etika ini hancur maka akan mengakibatkan terjadinya indikasi krisis Politik,Many politik. Yang terjadi dari mulai pembangunan atau pun strategi yang dibangun ini tidak bertujuan untuk tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat,ketika Penegakan hukum yang dibangun berdsarkan dari moral yang sudah tidak standar ini akan mengakibatkan indikasi terjadinya Krisis Sosial,kesenjangan sosial yang terjadi antara si miskin dan si kaya.Ketika kesenjang sosial dan pembangunan strategi yang tidak didasarkan pada keadailan sosial dan hukum yang dibangunnya pun ini sudah terjangkit krisis,maka ini akan mengakibatkan pada sebuah krisis yang dikatakan pada krisis Ekonomi.Sumber factor-faktor produksi ini sudah tidak dimiliki lagi oleh masyarakat dan satrategi yang dibangun ini pun tidak bertujuan kepada tegaknya keadilan sosial maka ini akan mengindikasikan suatu krisis yang dikatakan krisis keadilan,factor-faktor produksi yang sudah tidak dimiliki oleh masyarakat dan terjadinya kesenjangan sosial ini akan terjadinya indikasi bahwa daerah ingin menguasai sumber daya alam.Bentuk dari otonomi daerah,ketika daerah yang ingi menguasia sumber daya alam dan terjadinya kesenjangan pembanguna ini akan mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dalam pemerintahan. Ketika semua ini sudah terjadi maka ini akan menjadi satu terjadinya sentiment kedaerahan dan ketika sentiment kedaerahan yang terjadi ini akan menjadi factor untuk daerah minta merdeka,dan inilah indikasi terjadinya disintregasi bangsa. Dan ini pun sudah terjadi di bangsa kita yang tercinta……..
KEDAULATAN RAKYAT VS KEDAULATAN NEGARA
Sepertinya kita tidak bisa mengelak lagi dari keadaan hari ini yang semakin buruk, artinya butuh perjuangan dari kaum-kaum intelektual melalui pembelajaran kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Marauke sehingga ketika mereka mengetahui tentang keadaan bangsanya seperti apa mereka pun akan mampu ikut serta dalam perjuangan merebut kembali “hak-hak rakyat”
Tapi yang sangat disayangkan hari ini betapa sedikitnya kaum intelektual yang mengetahui dasar dibangunnya pengetahuan tentang kebangsaan yang seharusnya mereka berikan kepada seluruh anak bangsa, suatu ilmu pengetahuan ini akan berkembang ketika ilmu pengetahuan ini tidak bertentangan dengan keadaan masyarakat setempat dimana tempat mereka tinggal. Artinya ilmu pengetahuan ini akan berkembang, ketika ilmu pengetahuan yang dibangun itu berasal atau dasar pembangunan ilmu pengetahuan itu dari kehidupan masyarakat sehari-hari, ketika ilmu pengetahuan yang dibangun itu tidak didasarkan dari kehidupan masyarakat setempat maka ilmu pengetahuan yang akan berkembang ini pun akan jauh dari kehidupan masyarakat. Pada akhirnya ilmu pengetahuan ini pun itu tidak akan pernah bisa mensejahtrakan rakyatnya.
Oleh karena itu, sangat pentingnya pengetahuan sejarah bagi generasi muda karena founding father pun pernah berpesan jangan lah sekali-kali melupakan sejarah, karena dari sejarah ini akan mampu menghasilakn hukum, dan hukum-hukum itu lah yang akan mengatur kehidupan manusia.
Akan tetapi hari ini hampir semua orang sudah tidak peduli akan sejarahnya,mereka hanya memperingati tanpa ada rasa penghayatan tentang apa itu sejarah, apa makna dari sejarah itu sendiri. Hal yang seperti ini sangat ironis sekali bila kita mendengarnya dari anak bangsa yang tidak tau akan sejarah bangsanya sendiri. Bentuk dari pengabdian kita terhadap bangsa dan negara ini adalah dengan ikut sertanya kita bejuang dalam usaha mengangkat harkat dan martabat hidup orang indonesia asli atau yang dikenal dalam pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kedaulatan rakyat adalah memposisikan rakyat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah melalui dibentuknya lembaga rakyat atau yang dikenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakayat (MPR). Ketika rakyat ini diposisikan dalam hal pembuatan kebijakan pemerintah maka kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah ini tidak akan bertentangan dengan keinginan rakyat.
Tetapi ketika kita melihat kondisi hari ini sangat jauh sekali dengan keadaan yang kita inginkan, artinya hari ini Negara sangat mendominasi dalam hal apa pun yang akan terjadi dan yang sudah terjadi.
Secara filosofi bila kita melihat Indonesia ini adalah bangsanya yang terlahir lebih dulu dan Negara dibentuk kemudian, artinya bangsa adalah sebagai fondasi yang harus betul-betul kita jaga sebagai usaha dalam mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
DEWAN JANGAN KORBANKAN RAKYAT
Sejak pandeglang ini berdiri tentunya sudah menjadi cita-cita bersama terhadap kehidupan yang Adil dan Makmur, ini tentunya harus didukung dengan upaya yang kongkrit sebagai kabupaten yang memiliki potensi sumber alam yang melimpah ruah, dalam mengisi hak kemerdekaannya pada era otonomi daerah.
Hak-hak keotonomian yang tentunya menjadi setiap bagian rakyat pandeglang dalam mengisi kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, namun pada kenyataanya menjadi persoalan bersama dalam menggapai cita-ciat bersama.
Dalam era otonomi daerah yang tentunya membutuhkan pegangan, Ideologi yang konsisten terhadap, perjuangan rakyat, sebagaimana dalam pembukaan dasar konstitusi, Goonorm, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajah merupakan musuh bersama, Common Enemy bagi setiap insan. untuk lepas dari rasa penjajahan tentunya ini semua sebagai bentuk kesadaran yang panjang oleh kita, terhadap perjalanan fakta historis sejarah pandeglang. fakta historis yang digunakan dengan kekuatan system idiologi yang konsisten untuk setiap melakukan perjuangan-perjuangan hak rakyat agar perubahan otonomi daerah terjadi.
Kini semua harus punya tanggung jawab secara kolektif kolegial sebagai institusi DPRD, yang sadar dituntut untuk berhijrah, sebagaimana Ali Syari’ati menegasikan, satu dari sekian dimensi Islam hijrah secara Psikologis merupakan usaha sadar melahirkan perubahan.
Hijrah merupakan system sikap Islam yang secara terbuka mendorong untuk terjadinya perubahan, maka ini semua merupakan yang harus dijalankan secara sadar untuk kemaslahatan umat, yang ini merupakan hakekat dari esensi lembaga politik.
Islam merupakan system dasar nilai yang harus diapresiatif, terlebih partai politik yang harus apresiatif terhadap persoalan keumatan yang saat ini diejawantahakan oleh lembaga politik yaitu Institusi DPRD, dengan sikap yang konkrit dan rill dalam realitas kehidupan sosial kemasyarakatan terlebih pada kontek kebutuhan hak-hak dasar rakyat.
System pemerintahan demokrasi yang didukung dengan partai politik, merupakan kekuatan politik dan system pemerintahan yang seimbang, ekulibrium, dimana partai politik merupakan refresentatif perjuangan rakyat dalam upaya memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya lewat lembaga politik yaitu Institusi DPRD. oleh karenanya sikap dukungannya rakyat menjadi bagian dari pilar demokrasi pada era otonomi daerah ini, harus benar-benar diapresiatif.
Senin, 08 Maret 2010
Sejarah HMI
HMI ORNGANISASI PENGKADERAN DAN PERJUANGAN
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebuah organisasi kader yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947 oleh Lafran Fane, bersama dengan Kartono, Dahlan, Husein, dan Maisaroh Hilal, yang bertepatan 14 Rabiul Awal 1427, semuanya mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yang sekarang bernama Universitas Islam Indonesia (UII), akhirnya menyelenggarakan sebuah pertemuan untuk membicarakan bagaimana seharusnya menghadapi tantangan zaman dan menyusun pedoman sebagai pengatur daya cita para intelektual muda, ketika itu keadaaan politik Indonesia masih ditandai kuatnya haegomoni penjajah belanda, oleh karena kerap tejadi perang yang melibatkan kader-kader (HMI), melakukan perang dalam upaya semangat berjuang bersemama rakyat melawan penjajah, maka revolusi memakan korban jiwa, harta, untuk memenangkan kemerdekaan nasional dari kekuasaan belanda, maka ini semua menjadi kesadaran kolektif rasa penjajahan yang harus di hapuskan, maka dalam pernyataan resminya bahwa sebuah organisasi untuk mahasiswa muslim telah didirikan dan bernama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka (HMI) didirikan dengan maksud sebuah aksi kesadaran intelektual kaum muda dan kepedulian terhadap rakyat yang telah dilanda berbagai kesulitan pada saat penjajahan, namun beberapa alasan yang telah mendorong lahirnya (HMI), diantaranya adalah bangsa Indonesia yang telah mengalami penjajahan revolusi, ekonomi, politik, serta sekulerisme pada saat itu. maka dari itu (HMI), merupakan organisasi perkaderan yang bertujuan melahirkan kader-kader intelektual muda.
Organisasi (HMI), organisasi yang sifatnya independent yang mencetak kader yang berkualitas, yang mampu berpikir kritis, kreatif, serta proaktif terhadap fenomena yang telah melanda masyarakat indonesia, (HMI), bukanlah organisasi underbow partai politik melainkan organisasi kader yang mentranformasikan keilmuan, kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan. dimana rasionalitas dasar nilai, basic value keislaman pada level utama dalam melakukan perjuangan, maka harus memiliki konsekuensi logis maka setiap kader (HMI), diwajibkan memiliki tingkat rasa yang tinggi, sense of crisis dan pemikiran yang berpihak terhadap kaum mustad afin, maka rasa memiliki secara lahir dan psikologis terhadap berbagai perjuangan melalui proses pengalaman intelektual, (intelektual exercise), pembelajaran diri baik secara kolektif kolegial yang menjadi kebutuhan institusi, maupun individual sebagai seorang kader di manapun dituntut secara dasar nilai, basic value keislaman melakukan transformmasi hijrah.
(HMI), bukanlah organisasi pergerakan yang radikal/anarkis melainkan progressif dalam upaya melakukan tranformasi intelektual kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan. Maka dengan ini merupakan sebuah organisasi perkaderan yang menekankan pada kekuatan intelektual dan aksi gradual. Maka karna itu (HMI), melakukan upaya aksi konseptual yang bepihak terhadap kaum mustad afin.
Kebijakan umum tersebut merupakan untuk memerankan kembali (HMI), secara optimal dengan menempatkan dirinya sebagai control moral, Moral Force dan control social, Soccial Control, guna mempercepat terwujudnya tatanan masyarakat baru yang bermartabat dengan ditopang oleh aksi solidaritas dan rasa memiliki terhadap perjalan bangsa ini.
Menurut Dr. Yusuf Qordhowi, para intelektual dan para founding father, pelopor ummat melakukan langkah-langkah setrategis untuk kepentingan islam sebagai titik sentral dasar nilai, basic value, kebangkitan intelektual muda yang direfresentasikan oleh mahasiswa, yang terbina dengan nilai islam adalah merupakan pilar yang sangat dibutuhkan. maka (HMI), yang merupakan organisasi pengkaderan intelektual merupakan control social dan moral setiap langkah bangsa menuju perubahan. (HMI), sebagai sebuah organisasi pengkaderan yang membentuk msyarakat intelektual insan akademis, yang menekan pada kekuatan intelektual,
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebuah organisasi kader yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947 oleh Lafran Fane, bersama dengan Kartono, Dahlan, Husein, dan Maisaroh Hilal, yang bertepatan 14 Rabiul Awal 1427, semuanya mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) yang sekarang bernama Universitas Islam Indonesia (UII), akhirnya menyelenggarakan sebuah pertemuan untuk membicarakan bagaimana seharusnya menghadapi tantangan zaman dan menyusun pedoman sebagai pengatur daya cita para intelektual muda, ketika itu keadaaan politik Indonesia masih ditandai kuatnya haegomoni penjajah belanda, oleh karena kerap tejadi perang yang melibatkan kader-kader (HMI), melakukan perang dalam upaya semangat berjuang bersemama rakyat melawan penjajah, maka revolusi memakan korban jiwa, harta, untuk memenangkan kemerdekaan nasional dari kekuasaan belanda, maka ini semua menjadi kesadaran kolektif rasa penjajahan yang harus di hapuskan, maka dalam pernyataan resminya bahwa sebuah organisasi untuk mahasiswa muslim telah didirikan dan bernama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), maka (HMI) didirikan dengan maksud sebuah aksi kesadaran intelektual kaum muda dan kepedulian terhadap rakyat yang telah dilanda berbagai kesulitan pada saat penjajahan, namun beberapa alasan yang telah mendorong lahirnya (HMI), diantaranya adalah bangsa Indonesia yang telah mengalami penjajahan revolusi, ekonomi, politik, serta sekulerisme pada saat itu. maka dari itu (HMI), merupakan organisasi perkaderan yang bertujuan melahirkan kader-kader intelektual muda.
Organisasi (HMI), organisasi yang sifatnya independent yang mencetak kader yang berkualitas, yang mampu berpikir kritis, kreatif, serta proaktif terhadap fenomena yang telah melanda masyarakat indonesia, (HMI), bukanlah organisasi underbow partai politik melainkan organisasi kader yang mentranformasikan keilmuan, kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan. dimana rasionalitas dasar nilai, basic value keislaman pada level utama dalam melakukan perjuangan, maka harus memiliki konsekuensi logis maka setiap kader (HMI), diwajibkan memiliki tingkat rasa yang tinggi, sense of crisis dan pemikiran yang berpihak terhadap kaum mustad afin, maka rasa memiliki secara lahir dan psikologis terhadap berbagai perjuangan melalui proses pengalaman intelektual, (intelektual exercise), pembelajaran diri baik secara kolektif kolegial yang menjadi kebutuhan institusi, maupun individual sebagai seorang kader di manapun dituntut secara dasar nilai, basic value keislaman melakukan transformmasi hijrah.
(HMI), bukanlah organisasi pergerakan yang radikal/anarkis melainkan progressif dalam upaya melakukan tranformasi intelektual kemahasiswaan, keislaman, dan keindonesiaan. Maka dengan ini merupakan sebuah organisasi perkaderan yang menekankan pada kekuatan intelektual dan aksi gradual. Maka karna itu (HMI), melakukan upaya aksi konseptual yang bepihak terhadap kaum mustad afin.
Kebijakan umum tersebut merupakan untuk memerankan kembali (HMI), secara optimal dengan menempatkan dirinya sebagai control moral, Moral Force dan control social, Soccial Control, guna mempercepat terwujudnya tatanan masyarakat baru yang bermartabat dengan ditopang oleh aksi solidaritas dan rasa memiliki terhadap perjalan bangsa ini.
Menurut Dr. Yusuf Qordhowi, para intelektual dan para founding father, pelopor ummat melakukan langkah-langkah setrategis untuk kepentingan islam sebagai titik sentral dasar nilai, basic value, kebangkitan intelektual muda yang direfresentasikan oleh mahasiswa, yang terbina dengan nilai islam adalah merupakan pilar yang sangat dibutuhkan. maka (HMI), yang merupakan organisasi pengkaderan intelektual merupakan control social dan moral setiap langkah bangsa menuju perubahan. (HMI), sebagai sebuah organisasi pengkaderan yang membentuk msyarakat intelektual insan akademis, yang menekan pada kekuatan intelektual,
Aktivist HMI Vs Polisi
berawal dari kasus century gate, kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam yang secara turut serta berpartisipasi aktif dalam pengungkapan kasus century.
pada akhirnya setelah beberapa lama kasus itu dijalani dan kawan-kawan HMI yang secara aktif memberikan ide dan gagasan serta, pencarian data untuk mengungkap kasus tersebut.
setelah beberapa lama, terjadi intimidasi terhadap aktivist HMI cabang makassar yang di procokasi oleh Polisi yang menyamar sebagai masyarakat, dalam insiden demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan HMI cabang makassar.
terjadi aksi lempar antara masyarakat yang diprovokasi oleh aparat yang menyamar sebagai masyarakat awam dengan aktivist yang sedangberdemonstrasi.
lalu, selang beberappa waktu, lokasi kesekretariatan HMI cabang makassar di obrak-abrik oleh polisi serta beberapa kendaraan yang berada didekatnya pun di hancurkan.
sungguh sangat disayangkan, mengapa insiden itu terjadi.
kami dari kawan-kawan seperjuangan merasa geram dan sangat marah mendengar peristiwa itu terjadi.
beberapa kawanan HMI di beberapa daerah melakukan aksi solidaritas sebagai rasa kecintaan terhadap kawan seperjuangannya.
namun di beberapa daerah yang melakukan aksi tersebut malah mendapat respon yang cukup tidak mengenakan pula, untuk mencapai kebenaran dan keadilan, namun malah aparatur pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat malah menjadi penghalang ( polisi ) melakukan pematahan tiang bendera yang dikibarkan kawan-kawan HMI Pada alsi solidaritas di riau pekanbaru. hal itu merupakan pelanggaran undang-undang melakukan kebebasan berpendapat dimuka umum.
lalu bagaimana keadilan ini ditegakan, supremasi hukum harus benar-benar ditegakan secara utuh.
silahkan bagi kawan-kawan yang ingin mencurahkan, dan berbagi inspirasi posting disini.
pada akhirnya setelah beberapa lama kasus itu dijalani dan kawan-kawan HMI yang secara aktif memberikan ide dan gagasan serta, pencarian data untuk mengungkap kasus tersebut.
setelah beberapa lama, terjadi intimidasi terhadap aktivist HMI cabang makassar yang di procokasi oleh Polisi yang menyamar sebagai masyarakat, dalam insiden demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan HMI cabang makassar.
terjadi aksi lempar antara masyarakat yang diprovokasi oleh aparat yang menyamar sebagai masyarakat awam dengan aktivist yang sedangberdemonstrasi.
lalu, selang beberappa waktu, lokasi kesekretariatan HMI cabang makassar di obrak-abrik oleh polisi serta beberapa kendaraan yang berada didekatnya pun di hancurkan.
sungguh sangat disayangkan, mengapa insiden itu terjadi.
kami dari kawan-kawan seperjuangan merasa geram dan sangat marah mendengar peristiwa itu terjadi.
beberapa kawanan HMI di beberapa daerah melakukan aksi solidaritas sebagai rasa kecintaan terhadap kawan seperjuangannya.
namun di beberapa daerah yang melakukan aksi tersebut malah mendapat respon yang cukup tidak mengenakan pula, untuk mencapai kebenaran dan keadilan, namun malah aparatur pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat malah menjadi penghalang ( polisi ) melakukan pematahan tiang bendera yang dikibarkan kawan-kawan HMI Pada alsi solidaritas di riau pekanbaru. hal itu merupakan pelanggaran undang-undang melakukan kebebasan berpendapat dimuka umum.
lalu bagaimana keadilan ini ditegakan, supremasi hukum harus benar-benar ditegakan secara utuh.
silahkan bagi kawan-kawan yang ingin mencurahkan, dan berbagi inspirasi posting disini.
Langganan:
Postingan (Atom)
